Gempa Bali Belum Berpengaruh Bagi Bisnis Hotel

Hasil pemantauan perhimpunan hotel dan restoran Indonesia (PHRI) Bali menunjukkan secara umum hotel-hotel di Bali hanya mengalami kerusakan ringan pasca gempa berkekuatan 6,8 skala richter yang mengguncang Bali, Kamis siang. Tapi akibat gempa, beberapa wisatawan di Bali memilih untuk meninggalkan hotel.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mengungkapkan dampak gempa 6,8 SR sampai saat ini tak mempengaruhi bisnis hotel.

Dampak gempa tak membuat kerusakan hotel yang parah, para calon maupun penghuni hotel sampai saat ini belum ada laporan yang membatalkan pemesanan kamar.

"Kami sudah menelepon beberapa hotel di Nusa Dua, Kuta, dan daerah sekitarnya secara umum memang tak ada kerusakan yang parah termasuk restoran, yang ada hanya genteng yang pecah. Kehancuran parah belum ada laporan," kata Sekretaris BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Perry Markus kepada detikFinance, Kamis (13/10/2011).

Ia mengatakan pihaknya akan terus melakukan pemantauan sejauh mana dampak gempa Bali tersebut di hari-hari berikutnya. Namun ia memastikan hingga saat ini tamu-tamu hotel tak terpengaruh pada peristiwa tadi pagi.

"Secara umum kondisi tak ada pembatalan, kita akan ikuti terus perkembangannya, secara umum tamu nggak ada yang kelihatan pulang, cuma pada saat gempa mereka berlarian," katanya.

Justru menurut Perry, dampak gempa lebih banyak berimbas pada bangunan-bangunan sekolah. Dikatakannya ada beberapa sekolah yang terpantau mengalami kerusakan cukup parah seperti atap roboh, dan beberapa siswa mengalami luka-luka.

"Kalau hotel sampai sekarang masih belum ada laporan kerusakan yang berarti," katanya.

Berdasarkan data dinas pariwisata di Bali tahun 2010 tercatat jumlah hotel berbintang di Bali mencapai 158 hotel dengan jumlah 20.558 kamar. Jumlah hotel kelas melati mencapai 1.036 hotel dengan jumlah 20.400 kamar. Pondok Wisata sebanyak 996 buah dengan kapasitas 4.440 kamar. Sehingga total akomodasi 2.190 hotel dengan total jumlah kamar hotel di Bali sebanyak 45.408 kamar.

"Itu belum termasuk akomodasi yang belum berizin seperti villa dan kondotel baru. Total restoran atau rumah makan 1.685 buah dengan jumlah kursi 81.079 buah," katanya.

reff: detik.com

Reshuffle Kabinet yang Tidak Pro Publik

Gelombang krisis global yang terjadi sudah seharusnya menjadi pijakan utama pemerintah dalam membuat kebijakan reshuffle kabinet yang pro publik. Persoalan reshuffle kabinet bukan semata persoalan elite politik. Reshuffle kabinet benar merupakan hak prerogatif dari presiden kendati demikian tidak serta merta lepas begitu saja dari kepentingan publik. Dampaknya sangat jelas dari krisis akan langsung menerpa kehidupan publik untuk masa selanjutnya. Belum lagi jika kita menengok sistem pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung maka publik jelas berkepentingan melakukan control secara langsung atas apapun kebijakan yang hendak dibikin oleh pemerintah.

Reshuffle kabinet tentu tidak boleh mengabaikan tuntutan kebutuhan publik. Beberapa indikasi yang dapat digunakan sebagai pedoman pengambilan keputusan reshuffle kabinet yang pro publik diantaranya reshuffle harus mengedepankan penyelesaian dan pembuktian adanya good and clean government. Permasalahan akut birokrasi pemerintah dan rusaknya integritas penyelenggara negara harus terjawab dengan reshuffle yang mengedepankan preferensi publik tidak semata mengakomodasi kepentingan elite kekuasaan dan partai politik. Keberanian presiden untuk mengganti menteri-menteri yang kinerjanya buruk dan tersangkut masalah menjadi sesuatu yang ditunggu publik.Terbukti reshuffle yang ada tidak mempertimbangkan hal tersebut.

Terkait krisis global, maka pemerintah dalam hal ini presiden dalam kebijakan reshufflenya nampak lebih mengedepankan tuntutan kepentingan privat dan kalkulasi yang bias pendekatan untung rugi kekuasaan. Terutama pada posisi-posisi kementerian strategis tidak diisi orang-orang yang memiliki rekam jejak kebijakan pro publik yang jelas. Publik sebagaimana salah satunya terepresentasi kekuatan pers sebagai salah satu pilar demokrasi tentu dapat menyandingkan rekam jejak kandidat nama yang beredar namun perdebatan yang terjadi hampir tidak menyentuh substansi demokrasi sosial dan lebih merupakan pergunjingan seputar reshuffle, hal ini ikut didorong perilaku kekuasaan yang dominan tanpa melepas kriteria figur-figur terlebih dahulu dan semi tertutup. Padahal memalui pers dapat dikomunikasikan apakah dari kebijakan sebelumnya figur-figur yang ada menguntungkan kepentingan publik atau justru sebaliknya menguntungkan kepentingan privat seperti kepentingan swasta dan golongan.

Dampak nyata dari krisis jelas akan menerpa Indonesia. Pemerintah dalam kebijakannya harus segera mendahulukan skala prioritas mengedepankan kepentingan nasional. Publik menyaksikan dan merasakan langsung dampak dari setiap keputusan politik pemerintah. Akibat lalai dan meninggalkan kewajiban dalam mewujudkan kesejahteraan sosial sangatlah fatal bagi sebuah negara akibatnya akan banyak tuntutan dan kekecewaan dimana-mana. Reshufle telah berjalan dan penuh sandiwara kekuasaan yang menjadi konsumsi elite jauh dari preferensi publik, tenggang rasa dan sense of crisis situasi bernegara yang terancam krisis ia telah menjadi tarian kekuasaan yang melenggang begitu saja tanpa menggubris semakin susahnya kehidupan rakyat di Indonesia. Pilihan partai-partai pun cenderung mendekam memilih nyaman dalam buaian kenyamanan di dalam pemerintahan dan ini menjadi preseden buruk bagi pembangunan demokrasi sosial di Indonesia.

reff: kompas

Reshuffle Kabinet yang Tidak Pro Publik

Gelombang krisis global yang terjadi sudah seharusnya menjadi pijakan utama pemerintah dalam membuat kebijakan reshuffle kabinet yang pro publik. Persoalan reshuffle kabinet bukan semata persoalan elite politik. Reshuffle kabinet benar merupakan hak prerogatif dari presiden kendati demikian tidak serta merta lepas begitu saja dari kepentingan publik. Dampaknya sangat jelas dari krisis akan langsung menerpa kehidupan publik untuk masa selanjutnya. Belum lagi jika kita menengok sistem pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung maka publik jelas berkepentingan melakukan control secara langsung atas apapun kebijakan yang hendak dibikin oleh pemerintah.

Reshuffle kabinet tentu tidak boleh mengabaikan tuntutan kebutuhan publik. Beberapa indikasi yang dapat digunakan sebagai pedoman pengambilan keputusan reshuffle kabinet yang pro publik diantaranya reshuffle harus mengedepankan penyelesaian dan pembuktian adanya good and clean government. Permasalahan akut birokrasi pemerintah dan rusaknya integritas penyelenggara negara harus terjawab dengan reshuffle yang mengedepankan preferensi publik tidak semata mengakomodasi kepentingan elite kekuasaan dan partai politik. Keberanian presiden untuk mengganti menteri-menteri yang kinerjanya buruk dan tersangkut masalah menjadi sesuatu yang ditunggu publik.Terbukti reshuffle yang ada tidak mempertimbangkan hal tersebut.

Terkait krisis global, maka pemerintah dalam hal ini presiden dalam kebijakan reshufflenya nampak lebih mengedepankan tuntutan kepentingan privat dan kalkulasi yang bias pendekatan untung rugi kekuasaan. Terutama pada posisi-posisi kementerian strategis tidak diisi orang-orang yang memiliki rekam jejak kebijakan pro publik yang jelas. Publik sebagaimana salah satunya terepresentasi kekuatan pers sebagai salah satu pilar demokrasi tentu dapat menyandingkan rekam jejak kandidat nama yang beredar namun perdebatan yang terjadi hampir tidak menyentuh substansi demokrasi sosial dan lebih merupakan pergunjingan seputar reshuffle, hal ini ikut didorong perilaku kekuasaan yang dominan tanpa melepas kriteria figur-figur terlebih dahulu dan semi tertutup. Padahal memalui pers dapat dikomunikasikan apakah dari kebijakan sebelumnya figur-figur yang ada menguntungkan kepentingan publik atau justru sebaliknya menguntungkan kepentingan privat seperti kepentingan swasta dan golongan.

Dampak nyata dari krisis jelas akan menerpa Indonesia. Pemerintah dalam kebijakannya harus segera mendahulukan skala prioritas mengedepankan kepentingan nasional. Publik menyaksikan dan merasakan langsung dampak dari setiap keputusan politik pemerintah. Akibat lalai dan meninggalkan kewajiban dalam mewujudkan kesejahteraan sosial sangatlah fatal bagi sebuah negara akibatnya akan banyak tuntutan dan kekecewaan dimana-mana. Reshufle telah berjalan dan penuh sandiwara kekuasaan yang menjadi konsumsi elite jauh dari preferensi publik, tenggang rasa dan sense of crisis situasi bernegara yang terancam krisis ia telah menjadi tarian kekuasaan yang melenggang begitu saja tanpa menggubris semakin susahnya kehidupan rakyat di Indonesia. Pilihan partai-partai pun cenderung mendekam memilih nyaman dalam buaian kenyamanan di dalam pemerintahan dan ini menjadi preseden buruk bagi pembangunan demokrasi sosial di Indonesia.

Kecilnya Pengaruh Reshuffle Bagi Pasar Modal

Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai rencana perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II tidak banyak berdampak kepada kegiatan pasar modal di dalam negeri.

"Saat ini pelaku pasar lebih cenderung melihat kondisi global, isu dalam negeri saat ini tidak terlalu kuat bagi pergerakan saham di BEI," ujar Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Eddy Sugito di Jakarta, Selasa (11/10).

Ia mengatakan, dari pergerakan saham di dalam negeri beberapa hari terakhir ini, indeks harga saham gabungan (IHSG) BEI lebih cenderung mengikuti bursa regional.

"Dari beberapa saham yang diperdagangkan, pergerakannya tidak ada hubungannya dengan reshuffle, politik tidak berpengaruh signifikan bagi pasar modal pada saat ini," ucap dia.

Meski demikian, Eddy mengharapkan reshuffle kabinet cepat diputuskan agar spekulasi tidak berkembang tidak terlalu jauh bagi pelaku pasar. "Pelaku pasar berharap sesegera mungkin diputuskan agar tidak menambah sentimen yang kurang baik," ujar dia.

Hal senada juga diungkapkan pengamat pasar modal dari Anugerah Sekurindo Indah, Viviet S Putri yang mengatakan berita reshuffle kabinet dampaknya tidak terlalu besar bagi pasar modal, apalagi calon menteri yang diisukan tampaknya pro dengan pasar.

"Kabar di dalam negeri itu lebih kecil daripada berita di luar. Meski demikian, selama masih pro dengan pasar, pelaku pasar tetap mencermati itu," kata dia.

Viviet mengemukakan, saat pergantian atau pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 2010 lalu, pasar modal relatif kondusif. "Pelaku pasar lebih peka terhadap informasi makro dan fundamental emiten, isu sektoral, dan pergerakan global," katanya.

reff: investor, BEI